204 juta data pemilih bocor setelah diakses oleh peretas, KPU angkat bicara.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari, menegaskan komitmen untuk bertanggung jawab terkait dugaan kebocoran data pemilih pada Pemilu 2024. Beliau memastikan bahwa KPU sedang melakukan penyelidikan terhadap kebocoran data tersebut. "Sedang kita selidiki itu data dari KPU atau bukan, kemudian apakah sistemnya kena hack atau tidak. Tentu kami akan tanggung jawab soal itu," ucapnya saat diwawancarai di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, pada Rabu (29/11/2023).
Hasyim juga menegaskan bahwa KPU akan bertanggung jawab atas kebocoran data yang terjadi jika ternyata data yang bocor berasal dari yang dikelola oleh KPU sendiri.
"Pasti KPU tanggung jawab. Karena data itu kan dikelola oleh KPU," ujarnya.
Sebelumnya, diketahui bahwa pelaku ancaman yang disebut Jimbo berhasil membobol data pemilih dari KPU dan menjualnya. KPU telah mengambil langkah berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Sebuah akun di media sosial X mengungkapkan dalam cuitannya mengenai pelaku ancaman yang bernama Jimbo yang menjual data dari KPU. Data tersebut dijual dengan harga 2 BTC (Bitcoin), di mana harga 1 BTC setara dengan Rp 571.559.477.
Data tersebut mencakup informasi dari dua ratus juta lebih personel, mencakup NIK, NKK, nomor KTP, TPS, e-KTP, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Selain itu, data-data tersebut juga berasal dari konsulat jenderal Republik Indonesia, kedutaan besar Republik Indonesia, dan konsulat Republik Indonesia.
Post a Comment for "204 juta data pemilih bocor setelah diakses oleh peretas, KPU angkat bicara."